Jejak Dekrit Ali Sadikin di Kota Tua Jakarta 1972

IMG_3855-0

IMG_3853-0

IMG_3861-1

IMG_3857-1

Tahun 1526, Fatahillah, dikirim oleh Kesultanan Demak, menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektare dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Coen. Satu tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, saat ini Lapangan Fatahillah.

Penduduk Batavia disebut “Batavianen”, kemudian dikenal sebagai suku “Betawi”, terdiri dari etnis kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia.

Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung, di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng (Kasteel Batavia), dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870 mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltevreden (sekarang daerah di sekitar Lapangan Merdeka). Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang.

Tahun 1972, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan dekrit yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota — atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana.

Meski dekrit Gubernur dikeluarkan, Kota Tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekrit ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda.

Sumber: Wikipedia

Klenteng Tulus Harapan Kita Gorontalo

IMG_3843

IMG_3844

IMG_3845

Gorontalo termasuk dalam daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) terbaik. Provinsi Gorontalo bahkan disematkan sebagai daerah teraman pertama di Sulawesi dan teraman ketiga tingkat nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada tahun 2013. Penilaian tersebut didasarkan pada pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi (Renaksi) oleh Tim Terpadu Gangguan Keamanan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil Evaluasi B12 (bulan k-12) tahun 2013, Gorontalo berhasil melaksanakan dan melaporkan 16 rencana aksi pencegahan konflik sosial, 13 Rencana aksi penyelesaian penghentian konflik sosial serta 3 rencana aksi pemulihan pasca konflik. Hal ini diungkapkan oleh Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo dalam dialog Wantimpres dengan SKPD dan FKUB di kantor Gubernur Gorontalo.

Pemerintah Daerah Gorontalo secara rutin mengadakan pertemuan dengan pihak FKUB dan jajaran Kominda untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta untuk mencegah terjadinya konflik baik antar maupun internal agama sehingga terjalin solidaritas dan harmonisasi umat beragama. Hal yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai anggaran FKUB yang sangat terbatas, diharapkan untuk kedepannya ada peningkatan anggaran bagi FKUB sehingga dapat lebih mendukung kegiatan-kegiatan FKUB dalam rangka memperkuat kerukunan umat beragama di provinsi Gorontalo.
Selain berdialog, Ma’ruf Amin juga melakukan kunjungan ke beberapa tempat ibadah di Gorontalo yaitu Gereja Protestan Indonesia Jemaat Imanuel Gorontalo; Klenteng Tridharma Tulus Harapan Kita Gorontalo; Vihara Buddha Dharma Gorontalo; dan Masjid Agung Baitul Rahim Kota Gorontalo.

Kerajinan Kain Karawang khas Gorontalo

IMG_3736

IMG_3737

IMG_3745

IMG_3735

Menyenangkan sekali melihat sekelompok ibu-ibu yang muda dan tua tekun membuat kerajinan Kain Kerawang yang khas dari Gorontalo. Menurut wikipedia tradisi mokarawo atau membuat sulaman adalah sepenggal sejarah yang pernah diselamatkan kaum perempuan Gorontalo. Dulu Belanda berupaya menghilangkan berbagai tradisi dan identitas lokal. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1600-an, jauh sebelum Belanda berkuasa di wilayah ini tahun 1889.

Saat Belanda masuk ke wilayah ini ada dua peristiwa penting yang mewarnai sejarah Gorontalo. Pertama, banyaknya warga masuk dan menetap di hutan dan wilayah terpencil karena enggan membayar pajak kepada Pemerintah Belanda. Keturunan orang-orang ini hingga kini masih berdiam di hutan dan wilayah terpencil, yang oleh warga Gorontalo dikenal dengan sebutan Polahi.

Kedua, upaya penghapusan segala bentuk tradisi, adat, dan hal-hal terkait berkesenian atau kebudayaan yang ada pada masyarakat Gorontalo. Saat itu Belanda melihat kekuatan orang Gorontalo terletak pada adat, budaya, dan tradisi. Karena itu, dilaranglah berbagai aktivitas yang terkait dengan adat dan tradisi.

Hengkangnya Belanda tidak serta-merta membuat karawo keluar dari ”persembunyian”. Situasi saat itu dan trauma membuat tradisi mokarawo tetap dilakukan di dalam ruang tersembunyi. Karawo mulai kembali muncul sekitar akhir tahun 1960-an, tapi belum merupakan produk yang dijual secara bebas seperti barang lain. Saat itu jika ada yang berminat pada karawo, mereka akan datang langsung ke penyulam dan memesan. Karawo kerap dibayar menggunakan uang, kerap pula dibarter dengan barang kebutuhan lain.

Pernah diselamatkan dari ancaman kepunahan saat agresi Belanda dan mengalami masa jaya, kini karawo kembali berada di bawah bayang-bayang kepunahan. Penyebabnya adalah kurangnya generasi muda yang berminat memakai karawo sebagai pakaian, apalagi sebagai penyulam. Saat ini karawo umumnya dilakukan ibu rumah tangga yang menyebar di sejumlah wilayah di Gorontalo. Tercatat saat ini ada sekitar 10.000 ibu rumah tangga yang masih menekuni karawo.

Bentor Gorontalo yang seksi bisa dinikmati untuk keliling kota

IMG_3706

IMG_3711

IMG_3708

Bentor adalah kendaraan khas masyarakat Gorontalo melalui mekanisasi becak yang ada dengan mengganti becak yang dikayuh dengan sepeda motor. Sepeda motor yang digunakan adalah sepedamotor dari jenis bebek. Walaupun secara hukum pihak berwajib (Dinas Perhubungan) provinsi Gorontalo tidak memberikan izin beroperasinya kendaraan ini, namun jumlah kendaraan ini dari hari ke hari makin bertambah dan berkembang ke propinsi-propinsi lainnya di Sulawesi, sekarang Bentor sudah beroperasi secara ilegal di Makasar, Kotamobago, Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Luwuk di Sulawesi Tengah.

Bentor disenangi oleh masyarakat karena dapat sampai di tujuan dalam waktu yang singkat serta dapat dimuati oleh 2 orang tetapi sering juga terjadi diisi 3 orang bahkan sampai 5 orang dengan dua penumpang membonceng di belakang pengemudi.

Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo

IMG_3706-0

Masjid Agung Baiturrahim merupakan salah satu masjid tua yang dibangun di daerah Gorontalo. Masjid tersebut didirikan bersamaan dengan pembangunan Kota Gorontalo yang baru dipindahkan dari Dungingi ke Kota Gorontalo, tepatnya Kamis, 6 Syakban 1140 Hijriah atau 18 Maret 1728 M oleh Raja Botutihe, yakni Kepala Pemerintahan Batato Lo Hulondalo atau Kerajaan Gorontalo pada waktu itu.

Masjid Agung Baiturrahim didirikan di pusat Pemerintahan Kerajaan (Batato), di antaranya Yiladiya (Rumah Raja), Bantayo Poboide(Balai Ruang / Balai Musyawarah), Loji (rumah kediaman Apitaluwu atau Pejabat Keamanan Kerajaan), dan Bele Biya / Bele Tolotuhu, yakni rumah – rumah pejabat kerajaan. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan masyarakat dan umat Islam, masjid yang sebelumnya menggunakan bahan dari kayu-kayuan, direnovasi dan dibangun kembali. Antara lain, tiang – tiangnya diganti dengan bangunan yang berfondasi dan berdinding batu pada tahun 1175 H atau 1761 Masehi oleh Raja Unonongo. Tebal dindingnya 0.80 meter.Pada tahun 1938 masjid tersebut hancur akibat gempa bumi yang dahsyat dan sejak saat itu pelaksanaan ibadah salat dan ibadah lainnya dilaksanakan pada bangunan darurat dekat masjid tersebut sampai dengan tahun 1946. Pada tahun 1946 dan 1947 diadakan pembangunan kembali masjid tersebut dipimpin oleh Abdullah Usman sebagai Pimpinan B.O.W.

Pada tahun 1964 Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo diperluas dengan penambahan serambi sebelah utara dan barat oleh panitia yang diketuai oleh T. Niode dan wakil ketuanya Haji Yusuf Polapa sebagai pelaksana harian. Tahun 1969 dibentuk lagi satu panitia yang baru yang diketuai oleh K.O. Naki, B.A. dan A. Naue sebagai pelaksana harian dan Kadi Abas Rauf sebagai pimpinan Ibadah. Perbaikan – perbaikan terus dilanjutkan di bawah pimpinan Sun Bone sampai pada bulan September 1979. Pada tahun 1982 dilakukan penambahan lokasi untuk jamaah wanita pada bagian selatan masjid oleh Bapak Drs. Haji Hasan Abas Nusi, Walikotamadya Gorontalo. Tahun 1988 dilakukan penataan pagar dan halaman oleh Bapak Drs. Ahmad Najamuddin, Walikotamadya KDH Tingkat II Gorontalo.Pada tahun 1996 diadakan penataan sumur bor sebagai tempat pengambilan air wudhu dan pendirian Menara Masjid oleh Bapak Drs. Hi. Ahmad Arbie, selaku Walikotamadya Tingkat II Gorontalo. Tahun 1999 dalam masa jabatan Walikotamadya Tingkat II Gorontalo Drs. Hi. Medi Botutihe, dilakukan pemugaran total Masjid Agung Baiturahim Kota Gorontalo, yang diresmikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie di Istana Merdeka, Rabu, 13 Oktober 1999 (3 Rajab 1420 H).